Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Jalan Perubahan (DPP Bara JP) menyampaikan delapan poin pernyataan sikap terkait dinamika nasional yang belakangan diwarnai aksi massa, kerusuhan, hingga ketegangan politik.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum DPP Bara JP, Willem Frans Ansanay, didampingi Sekretaris Jenderal Boy BRJ Nababan dan Ketua Harian M. Adli Abdullah di Jakarta.
“Kami prihatin atas kondisi nasional yang dipenuhi aksi kekerasan dan tindakan anarkis. Negara harus hadir melindungi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Willem Frans Ansanay. Ia menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa dari masyarakat maupun aparat, serta berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bara JP juga mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat secara berkesinambungan. Selain itu, mereka menuntut penghentian fitnah, hoaks, dan adu domba yang dinilai berupaya merusak hubungan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo.
“Fitnah yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi hanya akan merusak persatuan pemimpin dan bangsa. Ini harus segera dihentikan,” kata Willem.
Dalam sikapnya, Bara JP juga menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran serta transfer dana ke daerah, agar roda ekonomi berjalan baik. Mereka mengingatkan para menteri dan wakil menteri untuk fokus pada program kerakyatan Presiden Prabowo-Gibran, terutama terkait penanganan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, serta ketimpangan ekonomi.
Sekjen Bara JP Boy BRJ Nababan menambahkan, pemerintah bersama DPR RI harus lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. “Anggaran negara harus diprioritaskan untuk sektor esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, bukan untuk pos-pos yang tidak penting,” ujarnya.
Bara JP juga mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menekan inflasi, menstabilkan harga bahan pokok, serta membatalkan kebijakan kenaikan pajak yang dilakukan secara sepihak oleh sejumlah kepala daerah.
Ketua Harian Bara JP, M. Adli Abdullah, menegaskan bahwa arah pembangunan harus berpihak pada rakyat. “Kami akan terus mengawal agar pemerintahan Prabowo-Gibran fokus pada kepentingan masyarakat luas dan menjaga persatuan nasional,” katanya.
Dengan pernyataan sikap ini, Bara JP menegaskan komitmennya untuk berdiri bersama rakyat sekaligus mendukung pemerintahan yang kuat, adil, dan berpihak pada kepentingan bangsa.
